SAMPANG (RADAR EXPOSE) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sejak awal dibentuk dengan satu harapan besar, menjadi motor penggerak ekonomi daerah sekaligus menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Di banyak daerah, BUMD digadang-gadang sebagai instrumen strategis agar pemerintah daerah tidak sekedar menjadi penonton dalam aktivitas ekonomi yang berlangsung di wilayahnya.
Di Kabupaten Sampang, salah satu BUMD yang dibentuk dengan semangat tersebut adalah PT Geliat Sampang Mandiri (GSM). Pemerintah Kabupaten Sampang diketahui telah menanamkan penyertaan modal kepada perusahaan daerah ini sejak awal berdiri.
Berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD), dari awal berdiri hingga tahun 2024, penyertaan modal Pemkab Sampang kepada PT GSM tercatat sekitar Rp3,21 miliar.menyertaan modal itu tentu bukan sekedar angka, ia merupakan wujud harapan agar perusahaan daerah tersebut mampu berkembang, menangkap peluang usaha, dan pada akhirnya memberikan kontribusi bagi kas daerah.
Namun, jika menilik data setoran PAD dari PT GSM dalam beberapa tahun terakhir, muncul pertanyaan yang cukup wajar. Dalam rentang 2020 hingga 2024, kontribusi yang tercatat menunjukkan angka yang fluktuatif.
Pada 2020, PT GSM tercatat menyetor PAD sebesar Rp419 juta lebih.
Kemudian pada 2021, sebesar Rp334 juta lebih.
Pada 2022, tidak tercatat adanya setoran PAD dari perusahaan daerah tersebut.
Selanjutnya pada 2023, kontribusi yang tercatat sebesar Rp71 juta, dan pada 2024 sekitar Rp47 juta, jika dijumlahkan, kontribusi dalam lima tahun terakhir itu berada di kisaran Rp873 juta lebih.
Angka tersebut tentu dapat dibaca dengan berbagai perspektif, di satu sisi, keberadaan BUMD menunjukkan adanya aktivitas usaha yang dijalankan, namun di sisi lain, publik tentu juga bertanya-tanya: seberapa besar sebenarnya potensi yang sudah digarap, dan sejauh mana manfaatnya dirasakan oleh daerah.
Dalam operasionalnya, PT GSM diketahui memiliki hubungan usaha dengan sejumlah entitas bisnis, salah satunya PT Sampang Sarana Shorebase (SSS) yang bergerak di sektor logistik dan manajemen rantai pasokan yang berkaitan dengan industri energi.
Hubungan usaha ini sering disebut sebagai bagian dari upaya perusahaan daerah untuk menangkap peluang bisnis di sektor yang dianggap strategis, meski demikian, sejauh mana aktivitas tersebut memberikan dampak ekonomi bagi daerah masih menjadi bahan diskusi di tengah masyarakat.
Pemerhati kebijakan publik Herman Afandi menilai bahwa keberadaan BUMD pada dasarnya harus dilihat dari kontribusi nyata yang diberikan kepada daerah.
“BUMD dibentuk dengan tujuan mendorong ekonomi daerah dan memberikan kontribusi terhadap PAD. Karena itu, perkembangan perusahaan daerah perlu terus dilihat dari sejauh mana manfaat yang dihasilkan bagi daerah,” ujar Herman Afandi.
Menurutnya, keterbukaan data mengenai penyertaan modal dan kontribusi PAD justru penting agar publik dapat memahami perjalanan sebuah perusahaan daerah.
“Dengan adanya data tersebut, masyarakat bisa melihat bagaimana perkembangan perusahaan daerah serta kontribusinya bagi daerah,” tambahnya.
Pada akhirnya, keberadaan BUMD seperti PT GSM tentu tidak sekedar soal angka setoran PAD semata, ia juga menyangkut harapan yang pernah diletakkan pada perusahaan daerah itu sendiri: menjadi bagian dari upaya membangun ekonomi daerah.
Pertanyaannya kini sederhana dan mungkin juga cukup mendasar, apakah harapan itu sudah mulai terwujud, atau masih menunggu momentum yang tepat untuk benar-benar bergerak. ( Team )
