Pemerintah Kabupaten Sampang sendiri telah menetapkan arah pembangunan daerah melalui dokumen RPJMD Kabupaten Sampang 2025–2029 dengan visi “Sampang Hebat Bermartabat Plus.”
Visi tersebut menekankan peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi daerah, pembangunan infrastruktur, serta tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Meski demikian, setelah satu tahun berjalan, sejumlah kalangan mulai mempertanyakan sejauh mana kebijakan tersebut mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Pemerhati kebijakan publik Agus Sugito menilai, periode kedua kepemimpinan kepala daerah seharusnya menjadi momentum percepatan pembangunan, menurutnya, pengalaman periode pertama seharusnya sudah cukup untuk memahami persoalan utama daerah dan merumuskan kebijakan yang lebih tajam.
“Kalau sudah memasuki periode kedua, seharusnya pemerintah daerah sudah tidak lagi dalam tahap adaptasi, justru di fase ini publik menunggu lompatan kebijakan yang nyata,” ujar Agus Sugito. Sabtu (14/03)
Ia mengatakan, ukuran keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya dilihat dari banyaknya program yang dijalankan, tetapi dari dampak yang dirasakan masyarakat.
“Program bisa banyak, kegiatan bisa ramai, tapi yang paling penting adalah dampaknya, apakah masyarakat benar-benar merasakan perubahan dalam kehidupan mereka,” katanya.
Agus menilai, indikator pembangunan seperti pertumbuhan ekonomi, peningkatan IPM, maupun laporan kinerja pemerintah memang penting. Namun menurutnya, indikator tersebut harus mampu diterjemahkan menjadi perubahan konkret di lapangan.
“Bagi masyarakat, ukuran pembangunan sebenarnya sederhana, jalan desa membaik, pelayanan publik lebih cepat, peluang ekonomi meningkat, dan kesejahteraan masyarakat naik, itu yang menjadi ukuran sebenarnya,” jelasnya.
Selain itu, Agus juga menyoroti pentingnya pemerintah daerah memperkuat sumber pendapatan daerah agar pembangunan tidak sepenuhnya bergantung pada transfer anggaran dari pemerintah pusat, menurutnya, potensi daerah seperti Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seharusnya mampu memberikan kontribusi nyata bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“BUMD itu dibentuk bukan sekedar ada secara administratif, tetapi harus mampu menghasilkan nilai ekonomi bagi daerah. Kalau tidak memberikan kontribusi berarti terhadap PAD, maka perlu ada evaluasi serius,” tegasnya.
Agus menambahkan, evaluasi terhadap satu tahun pemerintahan penting dilakukan agar arah kebijakan pembangunan ke depan lebih tepat sasaran.
“Pemerintah daerah tentu memiliki visi pembangunan yang baik, tetapi yang ditunggu masyarakat bukan hanya visi, melainkan hasil nyata dari kebijakan tersebut,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah daerah mampu memanfaatkan periode kedua kepemimpinan ini untuk mempercepat pembangunan dan memastikan setiap program benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Sampang.
Team
