PAMEKASAN (RADAR EXPOSE) – Gelombang polemik program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pamekasan kian menguat dan memasuki fase yang lebih serius.
Dugaan beredarnya makanan basi yang disuplai oleh dapur Yayasan Al-Bukhori Murtajih memicu kemarahan Penerima Manfaat serta desakan keras agar Satuan Tugas (Satgas) MBG dan Badan Gizi Nasional (BGN) segera melakukan tindakan tegas tanpa kompromi.
Isu ini muncul setelah sejumlah sekolah dan wali murid melaporkan adanya nasi yang diduga sudah tidak layak konsumsi, meski baru didistribusikan pada pagi hari.
Kondisi tersebut sontak menimbulkan tanda tanya besar terkait standar pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi makanan dalam program yang menyasar ribuan siswa tersebut.
Situasi ini kemudian berkembang menjadi sorotan publik, banyak pihak menilai persoalan ini bukan lagi sekedar kelalaian teknis, melainkan indikasi adanya dugaan kegagalan sistem pengawasan dalam rantai penyediaan makanan program MBG.
“Satgas MBG dan BGN tidak boleh tinggal diam, ini sudah menyangkut keselamatan anak-anak sekolah, kalau benar makanan sudah bau dan basi saat diterima, berarti ada yang sangat serius di dapur tersebut,” tegas seorang aktivis di Pamekasan dengan nada keras Kamis (07 Mei)
Desakan pun semakin meluas agar dilakukan inspeksi mendadak (sidak) secara menyeluruh ke dapur Yayasan Al-Bukhori Murtajih, audit total dinilai menjadi langkah mutlak untuk memastikan apakah standar higienitas dan keamanan pangan benar-benar dijalankan sesuai ketentuan.
“Program sebesar ini tidak boleh dijalankan setengah hati, harus ada evaluasi menyeluruh, dari bahan baku, proses memasak, sampai distribusi ke sekolah, jangan sampai anak-anak jadi korban kelalaian sistem,” tambahnya.
Sebelumnya, sejumlah sekolah melaporkan bahwa makanan yang diterima siswa mengeluarkan aroma tidak sedap dan diduga sudah tidak layak konsumsi, bahkan, beberapa siswa disebut menolak mengonsumsi makanan tersebut karena mencium bau menyengat sejak wadah dibuka.
“Nasinya sudah bau seperti basi, padahal baru sampai pagi,” ungkap salah satu pihak sekolah yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Kondisi ini sontak memicu kekhawatiran serius dari para wali murid, mereka menilai ada potensi risiko kesehatan apabila makanan yang diduga tidak layak tersebut tetap dikonsumsi oleh anak-anak sekolah.
Di tengah derasnya kritik, pihak pengelola dapur Yayasan Al-Bukhori Murtajih hingga kini belum memberikan keterangan resmi. Upaya konfirmasi dari sejumlah awak media juga belum mendapat respon, baik dari pihak dapur maupun manajemen yayasan.
Sikap bungkam tersebut justru memperbesar sorotan publik dan memunculkan berbagai spekulasi terkait kualitas pengelolaan dapur MBG yang berjalan saat ini.
Masyarakat mendesak agar BGN dan Satgas MBG tidak hanya berhenti pada evaluasi administratif, tetapi juga berani mengambil langkah tegas apabila ditemukan pelanggaran standar keamanan pangan.
“Kalau terbukti tidak layak, harus dihentikan sementara, jangan tunggu ada korban. Ini soal makanan untuk anak-anak,” ujar warga lainnya dengan nada geram.
Kasus ini kini menjadi perhatian luas di Pamekasan, masyarakat menilai pemerintah daerah dan pihak terkait tidak boleh melakukan pembiaran, mengingat program MBG merupakan program strategis yang membawa nama besar negara dan menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan gizi nasional.
Sementara itu, masyarakat kini menanti langkah konkret dari Satgas MBG dan Badan Gizi Nasional: apakah akan turun langsung melakukan investigasi menyeluruh, atau justru membiarkan polemik ini terus bergulir tanpa kepastian.
