PAMEKASAN (RADAR EXPOSE) – Bungkamnya Humas Bea Cukai Madura atas konfirmasi resmi media terkait dugaan masifnya peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai merek “Bonte” kini memantik gelombang kritik lebih luas.
Sikap diam institusi pengawas cukai tersebut dinilai bukan sekedar buruknya komunikasi publik, tetapi dapat dibaca sebagai sinyal lemahnya keberanian dalam merespon dugaan pelanggaran serius yang merugikan negara.
Hingga berita ini diterbitkan, konfirmasi resmi yang dilayangkan wartawan terkait dugaan produksi dan distribusi rutin rokok ilegal dari wilayah Bujur Barat, Batu Marmar, Pamekasan, belum mendapat tanggapan dari pihak Bea Cukai Madura.
Pemerhati Kebijakan Publik, Ishak Maulana, menilai kebungkaman tersebut merupakan preseden buruk bagi transparansi penegakan hukum. Menurutnya, ketika dugaan pelanggaran sudah menjadi perhatian publik namun otoritas justru memilih diam, maka wajar jika masyarakat mempertanyakan integritas pengawasan di lapangan.
“Bea Cukai itu bukan sekedar institusi penerima negara, tetapi juga simbol penegakan aturan, kalau ada dugaan peredaran rokok ilegal yang disebut berlangsung rutin dan terorganisir lalu tidak ada respons terbuka, publik bisa menilai ada kegagalan serius, baik dalam pengawasan maupun transparansi, diamnya institusi justru memperbesar kecurigaan,” tegas Ishak Maulana. Selasa (05/05)
Ishak juga menyoroti bahwa sikap pasif aparat berwenang dapat menjadi preseden berbahaya karena memberi ruang bagi pelaku usaha ilegal untuk merasa aman menjalankan distribusi tanpa hambatan.
“Negara dirugikan, pelaku usaha legal dirusak, masyarakat dibuat curiga, ini bukan persoalan kecil, jka benar ada distribusi mingguan ke luar daerah, maka yang dibutuhkan bukan sekedar razia simbolik di bawah, tetapi pembongkaran aktor utama dan jalur distribusinya,” tambahnya.
Menurut Ishak, DJBC pusat maupun Kanwil Jawa Timur perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengawasan di Madura jika tidak ingin kepercayaan publik runtuh akibat kesan pembiaran.
Sementara itu, masyarakat terus menyoroti dugaan aktivitas distribusi yang disebut berlangsung hampir setiap minggu, kondisi ini memperkuat tuntutan agar Bea Cukai Madura segera keluar dari sikap bungkam dan memberikan penjelasan terbuka kepada publik.
“Dalam tata kelola kebijakan publik, diam terhadap isu besar bukan netralitas diam bisa dibaca sebagai kegagalan merespon krisis,” tutup Ishak.
